Skip to main content

Featured Post

MENUJU 81 TAHUN INDONESIA MERDEKA: Benarkah Papua Telah di Indonesiakan?

Ilustrasi: Jronaldo (15/8/26. Menuju perayaan 81 Tahun kemerdekaan Indonesia di Tanah Papua selalu identik dengan pesta seremonial perayaan hari kemerdekaan, dengan berbagai kegiatan atraksi budaya, panggung hiburan masyarakat, hingga lomba-lomba lainnya. Tentu fenomena ini bukanlah fenomena seremonial belaka, tetapi juga bagian penting dari proyek manifestasi politik pemerintah Indonesia dalam proses mengindonesiakan penduduk orang asli papua di Tanah Papua, yang telah hidup berbeda secara kultural, geografis, dan ras dengan penduduk rakyat Indonesia yang ber-rumpun melayu. Perbedaan ini bukan pula persoalan ras, geografis, dan budaya semata tetapi juga benturan pengalaman masa lalu antara pemerintah Indonesia dan penduduk orang asli Papua yang membentuk dan menumbuhkan nasionalisme ke-Papuaan yang kini menjadi antitesis, dari kehadiran nasionalisme Indonesia di Tanah Papua dengan watak militeristik, yang menumbuhkan kesan-kesan negatif atas kehadiran pemerintah Indonesia di Tanah Pa...

DEHUMANISASI: Sebuah Refleksi Pasca 57 Tahun Penggabungan Papua Dalam Pangkuan Indonesia.

Ilustrasi Gambar: Jronaldo (20/3/2026).

Pasca penyerahan Papua secara sepihak oleh Pemerintah Belanda kepada UNTEA dan UNTEA kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963, yang ditengahi oleh Amerika Serikat hingga pelaksanaan Pepera yang tidak demokratis pada 1969.


Masih menjadi pemicu berbagai konflik kekerasan dan gerakan separatisme di Tanah Papua. Yang akhirnya menjadi beban politik bagi pemerintah Indonesia yang belum dapat diredamkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pembangunan, OTSUS hingga berbagai pemekaran wilayah administratif baru di Tanah Papua.

Status Papua sebagai beban Politik masa lalu hingga kini, masih menelan biaya yang mahal. Walaupun disisi lain pemerintah Indonesia mengakui pendekatannya sebagai pendekatan manusiawi dalam klaim institusi TNI/Polri di Tanah Papua.

Yang memprioritaskan dan mengutamakan penduduk orang asli Papua melalui kehadiran OTSUS dan pemekaran wilayah administratif baru yang masal.

Namun nyata, semua pendekatan itu sebatas menjadi obat panasea dalam menekan semangat gerakan separatisme (penolakan Indonesia dan pendirian Papua sebagai negara) di Tanah Papua. Dan gerakan separatisme belum pernah dan belum bisa diakomodir dalam jalan dialogis yang adil, bermartabat dan inklusif oleh pemerintah Indonesia.

Walaupun ada beberapa rekomendasi penyelesaian konflik Papua atas pemetaan konflik Papua melalui penelitian intensif lembaga-lembaga terpercaya kredibilitasnya seperti LiPI yang kini dikenal dengan BRIN oleh para pakar. Dalam bukunya: Papua Road Maps yang telah berhasil memetakan 4 persoalan utama di Tanah Papua.

Hingga rekomendasi para pakar, sebagaimana diamanatkan oleh Pendeta, Dr. Socratez Sofyan Yoman dalam bukunya yang berjudul "Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua. Yang menekankan pentingnya pembentukan utusan khusus untuk memobilisasi penyelesaian konflik Papua.

Bukan komite eksekutif percepatan pembangunan OTSUS. Yang hanya mereduksi Konflik Papua sebagai konflik yang berakar pada pembangunanisme dan kesejahteraanisme sebagaimana Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya.

Yang memberikan indikasi adanya, ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan beban politik masa lalu hingga kini. Dan hanya mengeneralisir berbagai persoalan di Tanah Papua hanya dengan pendekatan pembangunan.

Dan, masih mengutamakan pendekatan keamanan dan pengkondisian keamanan melalui pemekaran wilayah administratif baru yang masal hingga menghabiskan biaya triliunan rupiah untuk sogok menyogok isu Papua di kanca Nasional hingga Internasional.

Yang menunjukan praktik politik kotor yang tidak menguntungkan pemerintah Indonesia dan juga Papua, masih menjadi taktik para diplomat Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia memiliki peluang untuk menyelesaikan konflik Papua, melalui pemetaan konflik dan rekomendasi para pakar, ahli dan lembaga negara LIPI/BRIN.

Namun nyata belum ada keseriusan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan beban politik masa lalu dan kini. Seraya mereduksi berbagai gerakan separatisme di Tanah Papua. Sebagai tuntutan permintaan masyarakat atas ketidakberpihakan pembangunan, kesejahteraan oleh pemerintah.

Menjelang 57 tahun penggabungan Papua dalam pangkuan Indonesia. Papua belum seutuhnya di Indonesiakan.

Sebagaimana statement Alm. Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P, M.Si pasca insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua tahun 2019. Dalam talk show Najwa Shihab bertema Nyala Papua, bahwa; “ tidak boleh siapapun orang Indonesia berbicara sembarang terhadap orang Papua, karena memang kita beda. Orang Papua belum di Indonesiakan secara baik. Secara keseluruhan orang Papua belum menerima Indonesia dan masih merasa dirinya sebagai Orang Papua yang berbeda dengan Indonesia.”



Walani, 20 Maret 2026




Ditulis Oleh:



J.W.Ronaldo
Penulis merupakan lulusan Antropologi FISIP UNCEN , yang aktif menulis dan menyuarakan isu-isu kemanusiaan, masyarakat adat di Tanah Papua, untuk melihat tulisan-tulisan penulis yang lain dapat mengunjungi blogger penulis; http://sabacarita.blogspot.com/



Daftar Pustaka:

Lukas Enembe, S.I.P, M.Si. Nyala Papua. Youtube, Najwa Shihab, 15:00. 20 Maret 2026. https://youtu.be/YJYveFAs0AQ?si=vFPs3u2QxYP8OgHD

Comments

Popular Posts