Ilustrasi Gambar: Jronaldo (18/3/2026). Kesejahteraan telah menjadi wacana dan diksi yang ampuh untuk menutupi berbagai kebengisan elitis yang didukung legitimasi hukum oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Atasan nama otoritas, pendekatan pembangunan top down a'la Jakarta telah merekacipta kebutuhan dan menciptakan kesenjangan di Tanah Papua tanpa menerima berbagai pokok persoalan yang menjadi tuntutan komunitas masyarakat adat di Tanah Papua. Dengan kedok kesejahteraan, tatanan sosial masyarakat adat dicerai beraikan, dibuat tidak berdaya dengan klaim tanah milik negara. Padahal negara adalah entitas abstrak yang hanya dijalankan oleh segelintir orang yang diberikan otoritas oleh rakyat. Sehingga tanah milik negara adalah kekonyolan legitimatif yang perlu dipertanyakan. Sebagaimana, implementasi Proyek PSN di Tanah Anim Ha, Provinsi Papua Selatan yang telah mengkaplingkan tanah adat dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel hingga Asmat, Provinsi Papua Selatan. Dengan total luas ...