MENUJU 81 TAHUN INDONESIA MERDEKA: Benarkah Papua Telah di Indonesiakan?

Ilustrasi: Jronaldo (15/8/26.

Menuju perayaan 81 Tahun kemerdekaan Indonesia di Tanah Papua selalu identik dengan pesta seremonial perayaan hari kemerdekaan, dengan berbagai kegiatan atraksi budaya, panggung hiburan masyarakat, hingga lomba-lomba lainnya.

Tentu fenomena ini bukanlah fenomena seremonial belaka, tetapi juga bagian penting dari proyek manifestasi politik pemerintah Indonesia dalam proses mengindonesiakan penduduk orang asli papua di Tanah Papua, yang telah hidup berbeda secara kultural, geografis, dan ras dengan penduduk rakyat Indonesia yang ber-rumpun melayu.

Perbedaan ini bukan pula persoalan ras, geografis, dan budaya semata tetapi juga benturan pengalaman masa lalu antara pemerintah Indonesia dan penduduk orang asli Papua yang membentuk dan menumbuhkan nasionalisme ke-Papuaan yang kini menjadi antitesis, dari kehadiran nasionalisme Indonesia di Tanah Papua dengan watak militeristik, yang menumbuhkan kesan-kesan negatif atas kehadiran pemerintah Indonesia di Tanah Papua sejak 1 Desember 1961 hingga kini.

Yang juga menjadi pokok persoalan yang menyebabkan eskalasi konflik antara Tentara Nasional Papua Barat dan TNI-Polri di Tanah Papua terus meningkat, dari tahun ke tahun. Yang berunjuk pada meningkatnya pengungsi internal (IDPS) di Tanah Papua setiap tahun.

Sebagaimana "pada bulan April hingga awal Juni 2026 pengungsi internal didatai sebanyak 122.931 jiwa, tetapi di akhir bulan Juni 2026, jumlah itu meningkat menjadi 124.931 jiwa atau sebanyak 2.000 jiwa." (Suara Papua;2026).

Tentu, persoalan ini tidak dapat dengan mudah direduksi dengan keramaian, kemeriahan ataupun keberhasilan berbagai festival ataupun seremonial dalam menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun di Tanah Papua.

Ataupun mengidentikkannya dengan keberhasilan pembangunan pemerintah Indonesia melalui keterlibatan dan keikutsertaan penduduk orang asli Papua dalam menyukseskan perayaan hari kemerdekaan Indonesia melalui keterlibatan dalam karnaval, pentas budaya/seni, panggung hiburan rakyat, lomba-lomba hingga upacara 17-an dan penggunaan berbagai simbol nasionalisme Indonesia yang dipajangkan di bagian tubuh ataupun di seluruh pelosok Tanah Papua.

Sebab keberhasilan proses pengintegrasian ataupun Indonesianisasi di Tanah Papua tidak dapat diukur dengan keterlibatan penduduk orang asli Papua dalam perayaan kemerdekaan Indonesia karena, keterlibatan mereka belum perna benar-benar menghilangkan nasionalisme ke-Papua-annya.

Yang menunjukan keterbatasan pemerintah Indonesia dalam meng-indonesiakan penduduk orang asli Papua selama 6 dekade lebih pasca pengintegrasian Tanah Papua dalam pangkuan NKRI.

Sebab keberhasilan proses Indonesianisasi ataupun pengintegrasian di Tanah Papua bukan sekadar penggunaan status kewarganegaraan atau administrasi Indonesia, melainkan proses pembentukan legitimasi, identitas nasional, rasa memiliki, dan penerimaan penduduk orang asli Papua atas kehadiran pemerintah Indonesia.

Rasa penerimaan inilah yang belum perna benar-benar tumbuh dari penduduk orang asli Papua, yang kini berstatus kewarganegaraan Indonesia, mengikuti upacara 17-an, ataupun kepatuhan yang dikondisikan dengan teror.

Keterbatasan inilah yang menyebabkan; nasionalisme Indonesia di Tanah Papua tidak dapat menghilangkan nasionalisme Papua. Yang kini menjadi biang kerok implementasi proyek politik militerisasi pemerintah Indonesia di Tanah Papua secara massal, masif dan intens di seluruh pelosok Tanah Papua, atas kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengindonesiakan penduduk orang asli Papua, dengan berbagai macam bentuk operasi militer. Dari program militer masuk kampung hingga sekolah, dari urusan penanganan makan bergizi gratis hingga implementasi proyek ekstraktif dengan dalil daerah rawan konflik.

Sebagaimana dijelaskan dengan sangat baik oleh Rev. Dr. Socratez Sofyan Yoman, M.A, dalam bukunya: Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Tanah Papua, bahwa; "pemekaran daerah operasi baru secara massal, masif dan intens di Tanah Papua merupakan proyek operasi militer, yang tidak terlepas dari peran aktor intelektual Jakarta."

Yang menandakan bahwa; perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun di Tanah Papua, merupakan proyek politik pengintegrasian yang dijalankan dibawah komando TNI-Polri. Yang mengkondisikan setiap sekolah bahkan perguruan tinggi hingga aparatur sipil negara di Tanah Papua untuk WAJIB mengikuti selebrasi dan penyambutan, upacara 17-an, kemerdekaan Indonesia yang ke-81 Tahun.

Guna menutupi wajah kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengindonesianisasikan penduduk orang asli Papua di mata dunia Internasional. Padahal "Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia". (Magnis-Suseno, 2015).

Karena keberhasilan proses pengintegrasian ataupun Indonesianisasi di Tanah Papua tidak dapat diukur melalui keterlibatan penduduk orang asli Papua dalam merayakan kemerdekaan Indonesia, upacara 17-an, ber KTP Indonesia ataupun menjadi objek pajangan simbol nasionalisme Indonesia.

Sebab kepatuhan terhadap keterlibatan penduduk orang asli Papua di Tanah Papua terlihat dikondisikan dengan cara-cara bar-bar; teror-meneror dengan mencong senjata ataupun tekanan dan tawaran jabatan politik semata.

Padahal keberhasilan suatu negara yang diakui, diterima oleh rakyatnya selalu bertumbuh atas kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya dalam menegakan dan mengedepankan keadilan, menghormati dan mengakui perbedaan akan identitas, budaya, dan hak komunal, seraya tetap membangun dan menumbuhkan rasa aman, nyaman bagi seluruh rakyatnya; tanpa menjadikan perbedaan agama, identitas suku ataupun status sosial sebagai sentimen politik yang harus di BASMI.

Ditulis oleh

J.W.Ronaldo

Penulis merupakan lulusan Antropologi FISIP UNCEN, yang aktif menulis dan menyuarakan isu-isu kemanusiaan, masyarakat adat di Tanah Papua, untuk melihat tulisan-tulisan penulis yang lain dapat mengunjungi blogger penulis; http://sabacarita.blogspot.com/

Referensi:

• Yoman, Socrate Sofyan. 2022. Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua: Kumpulan Catatan Sosial dan Politik. Pustaka Larasan.

• Yoman, S. S. (2026). Kekerasan TNI berantai: Papua situs zona darurat militer dan kemanusiaan. Diakses 15 Agustus 2026.

• Magnis-Suseno, Franz. 2015. Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual. Jakarta: Kompas.

• Suara Papua. 2026, 9 Juli. “Jumlah Pengungsi di Tanah Papua Bertambah Menjadi 124.931 Ribu Orang.” Diakse melalui: https://suarapapua.com/2026/07/09/jumlah-pengungsi-di-tanah-papua-bertambah-menjadi-124-931-ribu-orang/