“proyek nusantara baru di tanah Papua adalah nusantara tanpa penduduk orang asli Papua, rumpun Melanesia, ras Negroid.”
Presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan “Papua menjadi tujuan utama transmigrasi.” Proyek nusantara baru di Papua Barat adalah misi pemerintah Indonesia untuk menghilangkan penduduk orang asli Papua yang mendiami tanah Papua Barat, dengan menggantikannya dengan penduduk Indonesia yang berumpun Melayu.
Dengan cara membentuk wilayah pemekaran baru, yang dikenal dengan daerah otonomi baru (DOB). Sebab pemekaran daerah otonomi baru yang prematur, tanpa memenuhi syarat administratif untuk membentuk suatu wilayah pemekaran baru di tanah Papua adalah siasat pemerintah Indonesia untuk menyelundupkan mayoritas penduduk miskin Indonesia yang mendiami pulau; Jawa, Sumatera, Sulawesi.
Dengan dalil untuk pemerataan pembangunan (Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan). Namun, penduduk orang asli Papua dipandang sebagai objek demi tujuan-tujuan pemberdayaan (Pendidikan, ekonomi, Kesehatan serta Infrastruktur) demi kelangsungan dan keberlanjutan hidup penduduk Indonesia yang berumpun Melayu yang mendiami pulau; Jawa, Sumatera, Sulawesi.
Sebab tujuan utama pembentukan daerah otonomi baru (DOB) adalah lebih dari pada pemerataan pembangunan serta pemberdayaan dan keberpihakan bagi penduduk orang asli Papua yakni; menggantikan komposisi penduduk orang asli Papua, rumpun Melanesia dengan melayu. Yang merupakan bentuk penjajahan gaya baru (new colonialism) yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia secara sadar, terencana, terstruktur dan sistematis.
Dengan program pemindahan penduduk (transmigrasi) yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tetapi juga penyelundupan transmigrant melalui berbagai kebijakan dan program seperti; perekrutan tenaga kerja baru di Perusahan-Perusahan yang sedang dan akan beroperasi, hingga perekrutan CPNS yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia di tanah Papua Barat.
Yang merupakan kejahatan struktural-sistemik yang diakomodir dan dikomandoi oleh negara demi melenyapkan, menghilangkan penduduk orang asli Papua, rumpun Melanesia, ras negroid dari tanah pusakanya, tanah Papua Barat.
Sebagaimana program strategis nasional (PSN) yang dicanangkan dan dijalankan di Merauke yang mengindikasikan kepada semua penduduk orang asli Papua, Indonesia dan Internasional bahwa;
"program PSN tidak membutuhkan tenaga orang asli Papua sebab akan merekrut orang luar Papua dan melibatkan TNI." kata Menteri Pertanian.
Kehadiran wilayah otonomi baru (DOB), PSN hingga berbagai perusahan asing adalah murni bentuk pemusnahan orang asli Papua secara pelan, perlahan tapi pasti (Slow Motion Genocide) demi mewujudkan misi Nusantara Baru di tanah Papua Barat, tanpa penduduk orang asli Papua.
Yang patut kita lawan dan tolak. sebab kejahatan sistemik-struktural yang dikomandoi oleh negara adalah kejahatan kemanusiaan dan aktornya adalah negara.
“Yang tak berperih kemanusiaan dan berkeadilan” yang patut ditolak oleh semua manusia yang beradab, berbudi luhur dan berakal.
Sebab kekerasan dan kejahatan adalah musuh semua manusia. Manusia yang berbudi luhur. manusia Papua adalah manusia yang memiliki HAK untuk HIDUP dan HAK atas tanahnya di atas tanah pusakanya tanah Papua Barat.
Karena terdapat 79.867 orang pengungsi internal (internal displacement people) dibulan September 2024 menurut Human Right Monitoring (HMR).
Tanpa ada pembenahan pengungsi Internal (internal displacement people). PSN di Merauke akan meraup 2.000.000 ribu lebih hektar tanah masyarakat adat (Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei) demi mensukseskan program strategis nasional (PSN).
Yang diklaim Negara sebagai program kemanusiaan demi ketahanan pangan namun; nyatanya program PSN akan menggusur hunian masyarakat adat (Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei) yang tersebar di 13 Distrik, 40 kampung yang dihuni oleh 50 ribu penduduk akan terkena dampak langsung dari program PSN. (Jubi,2024)
Semua program dan kebijakan yang sedang berlangsung, berjalan telanjang didepan mata kita ini, jika kita rangkai; pemerintah Indonesia sedang menyerang Papua dengan kolonialisme gaya baru (New Colonialism), kolonialisme-kependudukan dari segala lini dan sudut demi mewujudkan Nusantara Baru dengan menggunakan komposisi penduduk Papua, rumpun Melanesia dengan komposisi penduduk Indonesia beretnis Melayu demi mewujudkan nusantara baru di Papua Barat.
Situasi dan keadaan yang genting dan darurat yang sedang menyelimuti orang dan tanah Papua ini, dipandang sinis oleh mayoritas orang Papua dengan sibuk mengurus pesta Politik Pemilihan Bupati, Gubernur dengan mengabaikan masalah yang fundamental, mendasar bagi keberlangsungan dan keberlanjutan hidup rumpun Melanesia di tanah Papua Barat. (Jigibalom, 2024)
Sehingga pentingnya peran serta para Intelektual, Politisi, Tetua adat, Teolog hingga LSM untuk membangun wacana yang benar berbasis data dan fakta demi membangun gerakan perlawanan tanpa kekerasan (passive movement).
Sebab proyek nusantara baru yang sedang digaungkan dengan berbagai program pemindahan penduduk miskin Indonesia di tanah Papua Barat akan membawa dampak buruk secara langsung bagi penduduk orang asli Papua yakni;
Mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan hidup penduduk orang asli Papua di atas tanah pusakanya. Berpotensi menciptakan konflik horizontal dan vertikal antara penduduk orang asli Papua melawan penduduk transmigran dan negara.
Terjadinya keberpihakan kepada masyarakat transmigran dan kekerasan dan kejahatan kepada penduduk orang asli Papua karena aparat keamanan (TNI-Polri) akan mendukung program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia.
Penduduk orang asli Papua akan dimarginalkan, dibuat tak berdaya (dimiskinkan dan ditelantarkan) di atas tanah pusakanya.
Sehingga pentingnya keberpihak oleh kaum akademisi, advokat, intelektual, teolog, LSM, tua-tua adat hingga siapapun yang memiliki hati dan Nurani untuk bersolidaritas menolak transmigrasi sistemik-struktural yang dijalankan secara sadar, terstruktur, sistematis dan terencana oleh negara.
Sebab “penjajahan diatas dunia HARUS dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab.”
Semoga, tulisan ini memberikan pencerahan, guna membangun literasi yang sehat, kritis dan benar berbasis kajian ilmiah, data dan fakta. Demi membangun persatuan dan kesatuan manusia Papua yang dicerai-beraikan oleh program-program kolonialisme Indonesia di tanah Papua Barat.
Dengan meneruskan tulisan ini, anda telah berperan aktif membangun solidaritas bagi masyarakat adat Papua demi mewujudkan keadilan, kedamaian di Tanah Papua Barat.
Hubula, 25 Oktober 2024
*Reference:*
Admin Jubi, Editor, timoteus Marten: (2024,16/10) “Rampas Hak OAP, Jokowi Diminta Hentika PSN di Merauke.” https://jubi.id/rilis-pers/2024/rampas-hak-oap-jokowi-diminta- hentikan-psn-di-merauke/ diakses pada: Jumat, 25 Oktober 2024Jigibalom, R. (2024, Oktober 25). Konflik Perebutan Tanah Antara Negara dan Masyarakat Adat Papua di Papua Barat. https://sacarita31.blogspot.com/2024/10/konflik- perebutan- tanah-antara-negara.html diakses pada: Jumat, 25 Oktober 2024
