 |
| Gambar: 1.1. Ai Image |
Demokrasi menghalalkan kebebasan berserikat, bersuara dan berpendapat di muka umum. Demikian kebebasan pers, dijamin sebagai pilar penyangga negara-negara beraliran dogma demokrasi. Demokrasi, dewanya sistem pemerintahan dunia karena dinilai dapat memberikan ruang yang luas bagi rakyat dalam berpendapat dan berserikat.
Hingga banyaknya sistem pemerintah di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Karena demokrasi diyakini sebagai; "pemerintahan/kekuasaan oleh rakyat" dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan/kekuasaan.
Namun, sudah demokratiskah kita? Menjelang 80 perjalanan Indonesia sebagai state nation. Sejak didirikan pada, 17 Agustus 1945 hingga kini, 17 Agustus 2025.
Karena dasar dan asas demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi rakyatnya, tampak sebagai ancaman bagi pemerintahan kita yang demokrasi. Sebab bagi Papua Indonesia adalah pemerintahan otoriter yang berkekuatan militeristik, baca (Yoman: 2022), yang menebar bara kekejian, teror dan ancaman bagi rakyatnya.
Hingga ekspresi budaya melalui tarian, template noken dan gelang bermotif bintang kejora, penyampaian aspirasi di muka umum pun dibatasi, karena dinilai mengancam integrasi Indonesia.
Apakah praktik ancam-mengancam ini ditolerir oleh demokrasi?
Apakah demokrasi mengajarkan kita untuk membatasi ruang publik dan berpendapat? Sebab berpendapat adalah Aspirasi bukan kemauan. Karena kebebasan berpendapat di muka umum di Tanah Papua dibungkam dengan todongan senjata, mereka yang berkumpul dan berserikat di stigma dengan label-label negatif.
Hingga ruang pers pun dibungkam melalui pengontrolan sampai akses media asing dilarang sedangkan investor asing diberikan akses seluas-luasnya, untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya alam di Tanah Papua.
Hingga baru-baru ini, lahirnya stigma kelompok kriminal politik (KKP) yang dicap lebih berbahaya dari pada kelompok kriminal bersenjata, oleh Kepala Operasi Damai Cartenz. Yang menanda kondisi dan situasi demokrasi di Tanah Papua dibawah pemerintahan Indonesia tidak demokratis.
Sebagaimana Laporan Economic Inteligent Unit (EIU) yang berjudul "Democracy Index 2023: Age Of Conflict," yang menunjukan "Indonesia berada di peringkat 56 dengan skor demokrasi 6,53 turun dua tingkat dari tahun 2022 dengan skor 6,71", pengukuran index EIU meliputi lima dimensi;
1). Proses pemilu dan pluralisme
2). Keberfungsian pemerintahan
3). Partisipasi politik
4). Budaya politik
5). Kebebasan sipil.
Yang menggambarkan Indonesia masuk dalam kategori negara cacat demokrasi "flawed democracy", (Muamar A: 2024).
Melemahnya demokrasi di Indonesia adalah fakta dari berbagai kondisi dan situasi yang sedang terjadi di tanah air; Dimana maraknya perlakuan diskriminatif bagi kelompok minoritas suku, agama di tanah air yang ditandai dengan perusakan rumah doa Kristen di Padang.
Hilangnya transparansi pemerintahan karena akses akan sumber daya (tanah dan hutan komunitas masyarakat adat diberikan sepihak oleh pemerintah kepada investor.
Sebagaimana kasus komunitas masyarakat adat Auwyu dan Anim-Ha di Kabupaten Mappi, Boven Digul dan Merauke Provinsi Papua Selatan.
Kebebasan berpendapat di muka umum dibungkam dengan label mengganggu keamanan dan ketertiban. Pola-pola ini menandakan proses berdemokrasi nya Indonesia menjelang dirgahayu yang ke 80 tahun pada, 17 Agustus 2025 masih belum dewasa sebagai negara DEMOKRATIS.
Sehingga diharapkan ketulusan, kejujuran, keterbukaan dan konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, di seluruh tanah air Indonesia.
Sebab demokrasi bukan anti kebebasan berpendapat! Dengan ancam-mengancam melalui labelisasi dan stigmatisasi.
Yaloaput, 6 Agustus 2025
Ditulis oleh:
J. W. Ronaldo
Penulis merupakan Alumni Antropologi FISIP UNCEN. Untuk melihat tulisan-tulisan penulis lainnya dapat berkunjung melalui: http://sabacarita.blogspot.com/
Daftar Pustaka:
Muamar, Abul. 2024. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia. 23 Agustus 2024, diakses pada; 6 Agustus 2025, dari; https://greennetwork.id/unggulan/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/
Yoman, Socratez Sofyan. 2022. Pemekaran Kolonialisme Modern di Tanah Papua: Kumpulan Catatan Sosial dan Politik. Denpasar:Pustaka Larasan
